kegiatan ini mendapatkan pengamanan dan pengawalan khusus dari aparat kepolisian Polres Pringsewu Polda Lampung.

Kapolres Pringsewu AKBP Benny Prasetya melalui Kabag Ops Kompol Kisron mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan perndaftaran bacaleg dengan mekanisme terbuka dan tertutup. Personel yang dilibatkan berjumlah 50 orang.

Ia juga menjelaskan jika puluhan personel tersebut dikerahkan menjaga didalam area kantor KPU Kabupaten Pringsewu, sementara itu sebagian lainya di tugaskan untuk melakukan pengamanan dan pengawalan rombongan mulai dari titik pemberangkatan hingga kepulangan.

“Ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kami selaku aparat keamanan dalam menciptakan harkatibmas yang aman dan kondusif di kabupaten Pringsewu,” ujar Kabag Ops Polres Pringsewu Kompol Kisron saat ditemuai awak media dilokasi pengamanan pada Kamis (11/5/2023) siang.

Disampaikan Kabag Ops, Operasi pengamanan Pileg dan Pilpres 2024 memang belum dimulai namun demikian pihaknya tetap memantau dan mengamankan setiap tahapan pelaksanaannya.

Ia juga meminta kepada masyarakat dan para peserta pemilu untuk mensukseskan jalannya Pileg dan Pilpres 2024, salah satunya dengan bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Mari kita sukseskan pesta demokrasi ini dengan selalu mengedepankan kerukunan dan keharmonisan antar warga, jangan mudah terprovokasi dan menyebarkan berita hoax yang dapat memecah belah pesatuan dan kesatuan bangsa,” tandasnya.

Penandatanganan dilakukan pada Rapat Paripurna di gedung DPRD Pringsewu Rabu (29/9), dipimpin ketua DPRD Suherman serta dihadiri jajaran pemerintah dan forkopimda Pringsewu.

Bupati Pringsewu Sujadi melalui sambutannya menyampaikan, ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran Legislatif yang telah bekerja maksimal untuk penyelesaian pembahasan KUA PPAS tersebut, dalam bingkai kerjasama yang baik, sehingga menghasilkan komitmen bersama dalam penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS 2022.

“Walaupun dalam proses rapat kerja pembahasan terdapat perdebatan dan diskusi panjang, namun semua berjalan dalam koridor aturan,” ujarnya.

Perbedaan pendapat, menurut bupati, merupakan bentuk dinamika dalam kehidupan berdemokrasi, dimana hasil akhirnya adalah kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif.

“Saran dan pendapat yang disampaikan, semuanya dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan, agar semua kegiatan yang terprogram benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat Pringsewu serta untuk peningkatan kinerja pemerintahan di masa mendatang,” pungkasnya.