LAMPUNGONE.CO, YOGYAKARTA – Koperasi Jurnalis Pemerintah Provinsi (IJP) Lampung mulai mencari model pengembangan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui studi banding ke Kampung Koperasi Kalijawi, Yogyakarta, Sabtu (14/11/2026).
Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi Koperasi IJP Lampung untuk mempelajari pengelolaan koperasi berbasis sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan unit usaha produktif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Ketua Koperasi Jasa Kalijawi Mangayu Bagya, Ainun Murwani, menjelaskan, Paguyuban Kalijawi lahir dari persoalan masyarakat yang tinggal di 14 kampung bantaran Sungai Winongo dan Gajahwong, Yogyakarta.
Saat itu, banyak warga kesulitan mengakses bantuan pemerintah maupun pembiayaan perbankan karena tinggal di tanah yang belum memiliki alas hak serta mempunyai penghasilan tidak tetap.
“Awalnya, masyarakat menghadapi kesulitan mengakses bantuan pemerintah maupun pembiayaan perbankan. Hal ini karena sebagian warga tinggal di tanah yang belum memiliki alas hak dan memiliki penghasilan tidak tetap,” jelas Ainun.
Menghadapi persoalan tersebut, Kalijawi menginisiasi gerakan dana swadaya dengan membangun kebiasaan menabung Rp2.000 per hari.
Program itu dijalankan melalui kelompok-kelompok kecil yang masing-masing beranggotakan 10 orang. Dana yang terkumpul kemudian dicairkan setiap dua bulan untuk membantu renovasi rumah warga berdasarkan skala prioritas.
“Melalui kelompok-kelompok kecil ini, masyarakat diajak membangun kebiasaan menabung. Dana yang terkumpul digunakan untuk membantu renovasi rumah warga yang memang membutuhkan,” paparnya.
Dalam pelaksanaannya, Kalijawi mendapat pendampingan Yayasan Arkom Indonesia. Pendampingan mencakup pemetaan kawasan permukiman, identifikasi persoalan rumah warga, penyusunan rencana anggaran biaya (RAB), hingga pelatihan pengelolaan keuangan keluarga.
Selama 20 bulan pelaksanaan, program tersebut mampu mendukung renovasi rumah dengan nilai pengerjaan mencapai Rp17 juta.
Tak hanya bergerak dalam perbaikan rumah, Kalijawi juga melakukan advokasi penataan kawasan permukiman.
Pada 2014, Kalijawi mengajukan enam model perencanaan kampung kepada pemerintah, termasuk konsep M3K (Mundur, Munggah, Madep Kali).
Upaya tersebut turut berkontribusi mendorong penataan kawasan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada 2017.
Salah satu hasilnya terlihat dalam penataan Kampung Mrican melalui konsep collective housing atau perumahan gotong royong.
“Dalam konsep ini, masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Jadi, penataan kawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat, swasta, dan lembaga terkait,” ungkapnya.
Saat ini, Kalijawi juga mendorong pengembangan koperasi perumahan yang menyediakan hunian sesuai kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
Berbeda dengan pengembang komersial, koperasi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penjualan rumah, melainkan membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
Selain itu, sejak 2025 Kalijawi mulai mengembangkan koperasi jasa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di setiap kampung menjadi unit usaha produktif.
“Keuntungan koperasi selama ini lebih banyak dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial dan advokasi masyarakat,” tambah Ainun.
Koperasi IJP Lampung Kembangkan Usaha Pengolahan Limbah Plastik
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Koperasi Jurnalis Pemprov Lampung memaparkan perkembangan koperasi yang baru berjalan sekitar tujuh bulan.
Koperasi konsumen tersebut telah mengembangkan sejumlah unit usaha, di antaranya simpan pinjam dan Rumah Pangan Kita (RPK) melalui kerja sama dengan Perum Bulog.
Selain itu, koperasi mulai menjajaki usaha pengolahan limbah plastik yang berasal dari aktivitas sehari-hari para jurnalis.
Inisiatif ini dilatarbelakangi banyaknya botol air mineral bekas yang dihasilkan dari kegiatan peliputan maupun aktivitas jurnalistik lainnya.
Bahkan, koperasi telah membeli mesin pencacah plastik. Namun, mesin tersebut belum dapat dioperasikan karena terkendala ketersediaan tempat produksi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Koperasi Jurnalis Pemprov Lampung telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung terkait kemungkinan pemanfaatan aset pemerintah sebagai kantor sekaligus lokasi produksi.
Kesamaan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu alasan dipilihnya Kalijawi sebagai tujuan studi banding.
Melalui kunjungan tersebut, Koperasi IJP Lampung berharap memperoleh pengalaman mengenai pengelolaan koperasi sosial, pemberdayaan warga, program renovasi rumah, serta penataan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.
Deni Kurniawan: Koperasi Harus Berdampak pada Kesejahteraan Anggota
Ketua Koperasi IJP Lampung, Deni Kurniawan, mengatakan pengembangan koperasi tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan ekonomi, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan anggota.
“Semangat kita sama dengan Kalijawi. Bagaimana koperasi ini bisa menjadi wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota melalui kegiatan ekonomi serta pemberdayaan,” kata Deni.
Menurutnya, Koperasi IJP Lampung juga berupaya memetakan berbagai persoalan yang dihadapi anggotanya, khususnya para jurnalis di tengah perubahan industri media dari platform cetak menuju digital.
“Perubahan industri media dari cetak ke digital memberikan tantangan tersendiri. Banyak perusahaan media yang mengalami kesulitan. Karena itu, kita juga harus mulai memikirkan terobosan melalui kegiatan koperasi yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan kawan-kawan pers,” ujarnya.
Deni menilai koperasi dapat menjadi salah satu wadah untuk membangun kemandirian ekonomi anggota di tengah ketidakpastian industri media.
Saat ini, Koperasi IJP Lampung menerapkan sistem simpan pinjam dengan mekanisme menabung terlebih dahulu selama enam bulan sebelum anggota dapat mengajukan pinjaman pada bulan ketujuh.
“Kami mengawali koperasi ini dengan membangun kebiasaan menabung. Anggota harus menabung selama enam bulan, kemudian pada bulan ketujuh baru bisa mengajukan pinjaman sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Mekanisme tersebut diterapkan agar anggota lebih bijak dalam mengelola keuangan, terutama membedakan kebutuhan dan keinginan sebelum mengajukan pinjaman.
“Jadi, kami ingin membangun kesadaran anggota untuk memahami mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Dengan begitu, koperasi tidak hanya menjadi tempat meminjam uang, tetapi juga membangun kebiasaan keuangan yang lebih baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, mengatakan industri media saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disrupsi digital, efisiensi anggaran, hingga semakin tergerusnya media cetak oleh media online dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Kondisi tersebut mendorong IJP Lampung mencari alternatif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan anggotanya tanpa terus bergantung pada anggaran pemerintah.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah membentuk koperasi sebagai wadah pengembangan usaha dan kemandirian ekonomi jurnalis.
“Sekarang media ini tengah banyak tantangan, mulai dari disrupsi digital, efisiensi anggaran hingga media cetak yang tergerus oleh media online dan tantangan AI. Maka dari itu, IJP Lampung mencari jalan keluar untuk menjaga stabilitas perekonomian, salah satunya dengan mendirikan koperasi,” kata Abung.








