LAMPUNGONE. CO, BANDARLAMPUNG-
Insiden keracunan massal kembali mengguncang dunia pendidikan di Kota Bandar Lampung. Ratusan siswa SD dan SMP di Kecamatan Kemiling dilarikan ke fasilitas kesehatan setelah mengalami gejala muntah, diare, dan nyeri perut hebat usai mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (13/2/2026).
Beberapa guru dan orang tua yang turut mencicipi paket makanan tersebut juga dilaporkan mengalami keluhan serupa dan harus mendapatkan penanganan medis.
DPRD Minta Pemerintah Bertindak Cepat
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menegaskan bahwa kejadian ini tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa. Ia meminta pemerintah kota mengambil langkah cepat, terukur, dan transparan.
“Keselamatan siswa adalah prioritas utama. Pemerintah harus bergerak cepat, bukan hanya merespons, tetapi memastikan hal seperti ini tidak terulang,” tegas Asroni.
Komisi IV pun mengeluarkan empat tuntutan darurat sebagai langkah awal penanganan:
1. Pemeriksaan Laboratorium Menyeluruh
DPRD meminta Dinas Kesehatan segera menguji sampel makanan untuk memastikan penyebab pasti kontaminasi. Hasil laboratorium harus dibuka kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.
2. Penghentian Sementara Program MBG
Program MBG diminta dihentikan sementara di seluruh sekolah terdampak hingga ada kepastian keamanan makanan dan hasil investigasi resmi.
3. Evaluasi Total SPPG
Asroni menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu dievaluasi total, terutama terkait standar kebersihan dapur, alur produksi, kualitas bahan, serta distribusi makanan.
4. Pengawasan Berlapis di Sekolah
Komisi IV meminta adanya penguatan koordinasi antar dinas untuk memastikan pengawasan keamanan pangan berlangsung sebelum makanan diterima siswa.
“Asal masalah harus ditemukan. Jika ini akibat kelalaian, perbaikannya harus menyeluruh. Jika ada pelanggaran, proses hukum harus berjalan,” kata Asroni.
DPRD Jaga Transparansi untuk Hindari Kepanikan
Selain penanganan medis terhadap siswa, DPRD meminta pemerintah kota memberikan informasi yang jelas dan tidak menutup-nutupi perkembangan kasus. Mereka menilai keterbukaan sangat penting untuk meredam keresahan orang tua.
Komisi IV juga menyatakan siap memfasilitasi pertemuan resmi antara pemerintah daerah, dinas teknis, dan pihak sekolah untuk memastikan semua prosedur keamanan pangan diperketat.
Investigasi Masih Berjalan
Hingga saat ini, tim Dinas Kesehatan masih melakukan pemeriksaan di lokasi dapur pengolahan, termasuk menelusuri pemasok bahan pangan dan rantai distribusi. Penyedia jasa katering juga tengah diperiksa intensif.
Para korban saat ini terus mendapat pemantauan tim medis, terutama siswa yang mengalami dehidrasi berat.
