LAMPUNGONE.CO, JAKARTA — Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) dan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) pada Rabu, 11 November 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes keras atas dugaan kelalaian terencana (gross negligence) yang memicu kebocoran pipa minyak bawah laut dan mencemari kawasan pesisir pantai Lampung secara masif.
Tumpahan minyak mentah dari pipa jalur Krisna B – Cinta P1 tersebut diketahui telah mencemari wilayah perairan Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, hingga pesisir Kabupaten Pesawaran.
Kerusakan paling parah melanda pesisir Kecamatan Labuhan Maringgai, di mana sedikitnya lima pantai terendam limbah pekat mirip aspal yang mematikan ekosistem laut, menghancurkan tambak udang, serta mematikan mata pencaharian nelayan setempat. Ketiadaan teknologi deteksi kebocoran otomatis (Real-time Leak Detection System) membuat penanganan berjalan lambat dan hanya mengandalkan penyisiran manual oleh penyelam setelah pencemaran terlanjur meluas.
Kondisi tersebut makin diperparah oleh kebijakan perusahaan yang mempekerjakan warga dan nelayan lokal untuk memungut limbah berbahaya tanpa alat pelindung diri (APD) maupun standar keselamatan B3, dengan imbalan biaya operasional yang sangat minim.
Langkah ini dinilai melanggar prosedur pengelolaan limbah berbahaya dan menabrak aturan tanggung jawab mutlak (absolute liability) industri migas atas penanggulangan dan pemulihan lingkungan.
Ketua Umum FORMMASI, Sapriyansah atau yang akrab disapa Bung Sah, menegaskan bahwa penundaan peremajaan pipa yang sudah beroperasi 40 hingga 60 tahun lebih itu merupakan tindakan pembiaran yang tidak bisa ditoleransi.
“Ini adalah bentuk kelalaian terencana yang nyata. Pipa tua yang sudah jauh melewati batas usia aman terus dipaksakan beroperasi hanya dengan perbaikan parsial dan seremonial, sementara dampaknya menghancurkan kehidupan nelayan di pesisir Lampung. Kami menuntut peremajaan total seluruh jalur pipa, pelunasan ganti rugi penuh bagi masyarakat terdampak, pemulihan ekosistem, serta pencopotan General Manager PHE OSES yang bertanggung jawab atas bencana lingkungan ini,” tegas Sapriyansah di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sapriyansah menambahkan, aksi esok hari juga menjadi momentum untuk menuntut ketegasan aparat penegak hukum dan kementerian terkait agar menerapkan sanksi pidana korporasi.
Berdasarkan Pasal 88 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), aktivitas yang menghasilkan dan mengelola limbah B3 serta menimbulkan ancaman serius wajib memikul pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (strict liability).
“Negara tidak boleh kalah oleh arogansi korporasi migas. Ketika nelayan kehilangan mata pencaharian, tambak-tambak hancur, dan anak-anak muda setempat mulai kehilangan orientasi masa depan akibat paparan limbah, maka direksi dan manajemen korporasi harus diseret secara hukum. Besok, kami pastikan suara rakyat dan mahasiswa dari Jakarta hingga pesisir Lampung akan bergema di depan kantor PHE OSES dan BP BUMN,” pungkasnya
