LAMPUNGONE.CO, BANDAR LAMPUNG – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menanggapi lonjakan nilai ekspor Lampung yang menembus Rp 111,3 triliun atau setara USD 6,64 miliar sepanjang 2025.
Basuki menyatakan, capaian tersebut harus diikuti dengan penguatan industri pengolahan di dalam daerah. Hilirisasi merupakan langkah strategis agar kekayaan alam Bumi Ruwa Jurai tidak hanya dikirim dalam bentuk mentah.
“Kami menyambut baik capaian ekspor Lampung yang mencapai Rp 111 triliun di 2025, dan kami percaya bahwa hilirisasi komoditas turunan kelapa sawit dan kopi dapat menjadi kata kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal,” ujarnya, Rabu (04/02/2026).
Ia menyampaikan, dukungan penuh terhadap pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan Lampung, yaitu sawit dan kopi.
Ia menilai, pengolahan produk di dalam daerah akan memicu pertumbuhan sektor lain, terutama dalam penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat.
“Hilirisasi komoditas turunan kelapa sawit dan kopi dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” tuturnya.
Basuki menegaskan, pentingnya kualitas, standar, dan sertifikasi produk agar mampu menembus pasar internasional dengan nilai jual yang lebih tinggi.
“Kami akan terus mengawal kebijakan yang mendukung pengembangan industri pengolahan kelapa sawit dan kopi, serta meningkatkan kualitas dan sertifikasi produk untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional,” tegasnya.
Ia juga menyoroti, dukungan infrastruktur yang memadai, mulai dari jalan, pelabuhan, hingga energi, untuk menunjang visi Lampung sebagai pusat industri pengolahan.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur pendukung, seperti jalan, pelabuhan, dan energi, guna memfasilitasi pengembangan industri pengolahan kelapa sawit dan kopi,” katanya.
Dengan langkah tersebut, Lampung diproyeksikan dapat menjadi salah satu pusat industri pengolahan kelapa sawit dan kopi di Indonesia.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani, pengusaha, dan akademisi, untuk bersinergi dalam pengembangan industri tersebut.
Tujuan utama dari kebijakan ekonomi dan hilirisasi adalah meningkatkan kesejahteraan petani.
“Mayoritas penduduk Lampung menggantungkan hidup pada sektor pertanian, tidak kurang dari satu juta penduduk adalah petani. Jika kesejahteraan petani dibenahi, insyaallah ekonomi Lampung akan meningkat,” tutupnya.
