LAMPUNGONE.CO, BANDAR LAMPUNG- Komisi V DPR RI tinjau infrastruktur dan transportasi di Reservoir PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung jalan ZA pagar alam Rajabasa, tepatnya belakang mall Robinson.
Dalam tinjauannya, Anggota Komisi V DPR RI Robert Rouw menanggapi permasalahan yang dialami oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan Proyek Strategis Nasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Diketahui Permasalahan-permasalahan tersebut yakni, Pemasangan sambungan rumah oleh PDAM tidak dapat berjalan sesuai rencana karena keterlambatan pemasangan dalam pembangunan jaringan perpipaan, Pada tahun ke 1 target pemasangan 14.000 sambungan rumah hanya terealisasi 4.934 (35%), tahun Ke 1 tagihan Air curah perbulan mencapai Rp. 2 Miliyar dan baru terbayar Rp. 500juta, tahun ke II tagihan air curah perbulan bertambah mencapai Rp. 3,6 Miliyar, dan Sampai bulan Desember 2021, total tagihan air curah sebesar Rp.26.939.148,529,- baru dibayar oleh PDAM sebesar Rp. 5.104.700.514,- terhutang sebesar Rp. 21.834.448.015.
” Proyek ini seharusnya sudah dinikmati paling tidak 60 ribu pemakai. Akan tetapi, sekarang hanya 4 ribu sekian bahkan belum sampai 5 ribu ini sangat disayangkan. Dan kami tahu persis bahwa memang banyak kemajuan, tetapi ini finalnya, finalnya ini ada masalah. Yang dimana dari bantuan pusat sudah sampai semua dengan aliran-aliran nya, tapi dari bawahnya ini pipanya belom sampai ketingkat masyarakat. Jadi, seolah-olah yang kita bangun ini tidak dirasakan masyarakat, karena ini kekurangan dana dan ada kerugian yang dialami Pemda melalui Perusahaan daerahnya,” ujar Robert Rouw.
Lanjutnya, kami melihat bahwa yang dilakukan ini ada kejanggalan bisnis yang perlu diperbaiki kedepannya agar tidak terjadi lagi kerugian.
“Sebenarnya hal ini harusnya tidak terjadi kalau memang betul-betul dilakukan kerjasama secara profesional. Ini yang harus diluruskan kedepan agar tidak terjadi ini harus dievaluasi. Dan kalau memang tentang kerugian itu, sama-sama kita tangankan kaarena air itu adalah sumber kehidupan,” katanya.
Dalam permasalahan tersebut, pihaknya juga akan melakukan Rapat bersama Pemerintah agar dapat mendukung secepatnya Proyek Strategis Nasional supaya masyarakat Bandar Lampung bisa secepatnya menikmati Air.
” Jadi kami dari komisi 5 akan membawa rapat ini dengan pemerintah dan kami akan mendukung agar secepatnya masyarakat Banda Lampung bisa secepatnya menikmati air,” katanya.
Kemudian, Direktur PDAM Way Rilau Suhendar Zuber menjelaskan bahwa, akibat Pandemi Covid-19 menyebabkan Jatuhnya APBD dan Devisit angggaran berdampak terhadap Proyek Strategis Nasional.
“Pasca pandemi ini kan semua level kena, hampir semua daerah Kolep APBD nya dan juga kota kan hanya tuan rumahnya saja. Tapi masalahnya, PUPR malah mengatakan Perjanjian Kerja Sama. PDAM ini kan di hilir nah kalau tidak dibantu Pemda bagaimana mana mungkin bisa apalagi ini pasca Covid-19. Dan juga, PDAM dan pemerintah kota telah mengajukan DAK melalui kementerian Pupr sebesar 27.9 miliyar namun terealisasi sebesar Rp. 4,3 Miliyar untuk tahun 2022 hal ini sangat tidak terealisasi,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana berharap dengan adanya kunjungan Komisi V DPR RI dapat membangun kembali pembangunan yang sempat tertunda.
“Kesimpulan nya yang terbaik, mungkin kemarin miskomunikasi atau seperti apa bunda gak paham yang penting, semua segala sesuatu unek-unek dari Pemerintah Kota sudah diterima oleh DPR RI dan mudah-mudahan dari Pemerintah pusat mulai pelaksanaan pembangunan untuk penyambungan air kemasyarakat yang kemarin tertunda,” tandasny.
