LAMPUNGONE.CO, BANDARLAMPUNG-
Rencana Pemerintah Kota Bandar Lampung membangun kawasan perumahan bebas banjir bagi aparatur sipil negara (ASN) kembali mencuat, namun DPRD menilai program tersebut belum memiliki kejelasan karena belum ada paparan resmi dari pihak eksekutif.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengungkapkan pihaknya belum pernah menerima dokumen maupun penjelasan rinci terkait rencana pembangunan tersebut.
“Secara umum saya belum mendapatkan informasi yang valid, baik soal lokasi maupun kegiatan pendukung dari program perumahan tersebut,” kata Agus, Senin, 12 Januari 2026.
Agus menyebut pernah mendengar bahwa rencana tersebut diduga berkaitan dengan program tiga juta rumah dari pemerintah pusat, tetapi informasi itu dinilainya masih sebatas asumsi dan memerlukan klarifikasi langsung dari Pemkot.
“Apakah perumahannya untuk ASN, masyarakat umum, atau bahkan untuk TNI–Polri, itu masih perlu saya dalami lagi secara detail,” ujarnya.
Meski mempertanyakan transparansi program, Agus menilai pembangunan perumahan yang memiliki konsep ramah lingkungan dan bebas banjir merupakan langkah yang baik untuk daerah yang kerap terdampak hujan intensitas tinggi seperti Bandar Lampung.
Namun, ia mengingatkan agar konsep tersebut tidak hanya diterapkan pada satu proyek, melainkan menjadi bagian dari strategi penataan kota secara menyeluruh.
“Konsep ini seharusnya diterapkan secara keseluruhan, bukan hanya untuk satu rencana program saja. Penanganan banjir harus menyentuh kawasan permukiman masyarakat secara umum,” tegasnya.
Agus menambahkan, pembangunan perumahan khusus ASN tidak menjadi persoalan selama implementasinya tetap mengutamakan kepentingan warga secara luas.
“Menurut saya fine-fine saja, selama konsep penanganan banjir dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh warga,” pungkasnya.
