LAMPUNGONE.CO, BANDAR LAMPUNG- Saat ini hutang Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung tersisa Rp200 miliar dengan yang terbesar ialah dari sektor pembangunan Dinas PU.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramdhan. ia mengatakan paling terbesar ialah dari dinas Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai lebih 50% dari total utang belanja.
“Utang belanja paling sisa Rp200 miliar, dan itu yang paling banyak berasal dari dinas PU,” ujar Ramdhan, saat dimintai keterangan, Rabu (1/11).
Lanjutnya, untuk utang yang berasal di organisasi perangkat daerah (OPD) hanya sedikit.
“Utang tersebut sejak 2021 dan 2022 semasa pandemi Covid-19,” terangnya.
Menurutnya, terutangnya lantaran waktu itu pengeluarannya besar sementara yang masuk tidak ada. Karena fokusnya pada penanganan pandemi Covid-19, dan bukan ke kontraktor.
Selain itu jelasnya, kontraktor juga tidak menagih ke pihaknya, sehingga bagaimana mau membayarnya.
“Saya sudah beberapa kali untuk dibayar, tapi orang yang punya pekerjaaan di PU tidak menagih,” ujarnya.
Tak menagihnya rekanan tersebut jelasnya, kemungkinan biaya tagihnya lebih besar dari pada yang didapat.
“Karena kemungkinan ada yang harus diperbaiki pekerjaannya. Misalnya uang sisa Rp20 juta, sementara anggaran perbaikan mencapai 50, jadi tidak menagih,” ungkap Ramdhan.
Sementara itu, Ketua Komisi ll DPRD kota Bandar Lampung Abdul Salim menyampaikan, pemkot setempat untuk segera melunasi utang-utang tersebut, jangan tunggu mereka menagih.
“Yang jelas kita berharap pemerintah kota untuk segera menyelesaikan. Apalagi sampai utang tersebut membebani pemimpin daerah berikutnya,” pinta Abdul Salim.
Menurutnya, kontraktor tak menagih ke pemkot seharusnya ada koordinasi. Dalam hal ini, mestinya PU meminta pada kontraktor mengajukan penagihan
“Tak hanya ke kontraktor, tapi juga ke utang lainnya segera dilunasi,” ucap dia.
