LAMPUNGONE.CO, BANDARLAMPUNG-
Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung mendesak pemerintah daerah segera meninggalkan sistem parkir manual dan beralih ke digitalisasi penuh setelah capaian retribusi 2025 hanya mencapai sekitar Rp500 juta, jauh di bawah target Rp2 miliar.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung, Badri Yusuf, mengatakan rendahnya capaian retribusi menunjukkan sudah saatnya pemerintah melakukan pembaruan sistem. Menurutnya, pencatatan manual membuat penerimaan tidak tercatat real time dan membuka peluang kebocoran.
“Masalah utamanya ada di sistem manual. Ketika masih manual, proses masuknya ke pemerintah daerah itu yang rawan. Kalau sudah digital, data masuk langsung tercatat ke kas daerah,” ujar Badri, Rabu, 14 Januari 2026.
Ia menjelaskan sistem digital memungkinkan seluruh transaksi dari titik parkir terekam otomatis sehingga pemerintah dapat memantau penerimaan harian secara akurat. Digitalisasi juga dinilai mampu menutup celah manipulasi, baik oleh pengelola lapangan maupun pihak ketiga.
DPRD mencatat dari ratusan titik parkir potensial di Bandar Lampung, hanya 24 titik yang dikelola Dishub dan tercatat menyetor ke kas daerah. Kondisi ini dinilai perlu dikaji mendalam untuk memastikan penyebab data tidak masuk secara optimal.
“Potensinya ratusan titik, tapi yang tercatat hanya sekitar 20-an. Ini tentu harus dievaluasi, apakah karena pengawasan kurang atau pencatatannya yang lemah,” ujar Badri.
Ia menegaskan evaluasi tidak hanya melibatkan Dinas Perhubungan, tetapi juga Bapenda untuk memastikan seluruh potensi pendapatan dapat dioptimalkan. Terkait dugaan adanya oknum yang memanfaatkan celah sistem, Badri menyatakan DPRD belum dapat menyimpulkan karena membutuhkan pembuktian lebih jauh.
“Kami tidak bisa menyebut ada oknum atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, sistem yang lemah akan membuka peluang praktik seperti itu,” ujarnya.
Badri menyebut digitalisasi retribusi bukan hal baru, sebab sejumlah daerah telah menerapkan sistem serupa, termasuk koneksi langsung ke perbankan dan kas daerah. Ia menilai hal itu sangat mungkin dilakukan di Bandar Lampung karena dukungan anggaran dan SDM memadai.
“Kalau restoran dan hotel bisa terkoneksi langsung dengan sistem pendapatan daerah, seharusnya parkir juga bisa. Tinggal kemauan untuk berinovasi,” pungkasnya.
