LAMPUNGONE.CO, BANDARLAMPUNG- DPRD Kota Bandar Lampung melalui Pansus LKPJ 2025 menyoroti sejumlah persoalan strategis pemerintah kota, mulai dari pendidikan, infrastruktur, hingga ketenagakerjaan, dalam rapat paripurna yang digelar Senin (4/5/2026).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun 2025 menyoroti berbagai isu strategis terkait kinerja pemerintah daerah dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin, 4 Mei 2026.
Juru bicara Pansus, Heti Friskatati, mengungkapkan bahwa meski terdapat sejumlah capaian positif, masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari sektor pendidikan hingga infrastruktur.
Dalam laporan Pansus, DPRD memberikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung yang mencapai 5,31 persen pada 2025, meningkat dari 4,91 persen pada tahun sebelumnya, sekaligus melampaui rata-rata provinsi dan nasional.
Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari 7,91 persen (2024) menjadi 7,53 persen (2025) seiring membaiknya aktivitas ekonomi daerah.
“Namun demikian, DPRD menilai sektor pendidikan masih menghadapi tantangan, khususnya terkait angka putus sekolah. Peningkatan rata-rata lama sekolah serta angka partisipasi murni juga menjadi perhatian utama,” ujar Heti.
DPRD meminta pemerintah kota menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan ke depan.
Pada sektor infrastruktur, permasalahan drainase menjadi sorotan karena masih menyebabkan banjir di beberapa wilayah. DPRD mendorong pembenahan sistem drainase secara menyeluruh serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air. Meski begitu, Pansus tetap mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam menangani banjir.
Di sektor kesehatan, rekomendasi juga diberikan terkait peningkatan layanan RSUD A. Dadi Tjokrodipo. Sementara dalam bidang ketenagakerjaan, DPRD mendorong optimalisasi peran dinas tenaga kerja dalam menekan angka pengangguran.
“Pembangunan Balai Latihan Kerja juga diapresiasi sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal,” lanjut Heti.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, DPRD menekankan pentingnya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan.
Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota.
“Kami mengapresiasi seluruh masukan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat ke depan,” tutupnya.
