LAMPUNGONE.CO, LAMPUNG SELATAN- Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Bank Indonesia menggelar rapat kordinasi pusat dan daerah (rakorpusda) pengendalian inflasi tahun 2022.
Rakor belangsung terpusat di Hotel Shangrila Surabaya itu diikuti seluruh gubernur, bupati/wali kota beserta Tim Pengendalian Inflasi Daerah secara langsung maupun virtual, Rabu (14/9/2022).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) mengikuti rakorpusda itu di Aula Rajabasa Kantor Bupati setempat secara virtual melalui zoom meeting.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Jhon Wempi Wetipo, mengatakan, rakorpusda itu bertemakan Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
“Sebagai optimisme kita mengendalikan inflasi karena tingkat inflasi terjadi di dunia saat ini cukup tinggi hingga berefek domino yang bisa menyebabkan kemunduran suatu negara,” ucapnya.
Ia menjelaskan, inflasi dapat mengakibatkan krisis krusial, pengangguran, harga kebutuhan pokok kian mahal berdampak pada meningkat angka kemiskinan, krisis keamanan pangan dan energi, serta krisis politik. Hal ini tak lepas invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi global menurun dan inflasi tinggi.
Tak lupa, Wamendagri berterima kasih atas kerja keras dan koordinasi dalam menjaga pergerakan inflasi agar tetap rendah dan stabil melalui berbagai pengembangan inovasi program kegiatan sejalan dengan kebijakan pengendalian inflasi nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
Di sisi lain, Pemkab Lamsel terus melakukan berbagai langkah antisipatif mencegah dan mengendalikan inflasi di kabupaten setempat.
Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lamsel, Marlena melalui sambungan telepon, mengatakan, langkah antisipatif itu, antara lain Lamsel telah membentuk posko TPID pada Bagian Perekonomian Setdakab. Lamsel.
“Lamsel akan memanfaatkan aset lahan pemda yangg belum terkelola, sementara sudah disiapkan lahan seluas 50 hektare untuk menanam komoditas pangan penunjang inflasi, seperti cabai dan bawang,” katanya.
Marlena menambahkan, pihaknya akan menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan dan pekarangan menanam tanaman cepat panen, seperti cabai, bawang, dan sayur-sayuran.
“Program pemanfaatan K3, pemanfaatan kandang, kolam dan kebun perlu digalakkan lagi. Ini guna menjaga ketersediaan pangan keluarga,” jelasnya.
Data penerima bansos, pungkas ia, perlu update kembali. Juga subsidi BBM harus tepat sasaran dengan kembali meng-update data-data masyarakat penerima.
