LAMPUNGONE.CO, BANDARLAMPUNG- Pemerintah Kota Bandar Lampung memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI yang membahas penyelarasan program sosial, keagamaan, kebencanaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sabtu (25/7/2026).
Kegiatan Kunker tersebut dilaksanakan di gedung semergou pemerintah Kota Bandarlampung. Yang dimana kunjungan itu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelaraskan program-program strategis yang berkaitan dengan pelayanan publik, khususnya di bidang keagamaan, sosial, kebencanaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, di antaranya koordinasi pemanfaatan fasilitas keagamaan daerah dan penguatan sinergi program bersama Kementerian Agama, pemantauan pelaksanaan bantuan sosial agar tepat sasaran, serta evaluasi efektivitas program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung.
Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada upaya memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di daerah melalui koordinasi yang lebih intensif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan para pemangku kepentingan terkait.
Dalam hal itu Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menyambut baik kunjungan kerja tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah.
“Kami menyambut baik kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ini. Ini merupakan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bandar Lampung agar program di bidang sosial, keagamaan, kebencanaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.
Lanjutnya, Komisi VIII DPR RI sendiri merupakan komisi yang membidangi urusan keagamaan, sosial, kebencanaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam pelaksanaan tugasnya, komisi ini bermitra dengan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Komisi VIII DPR RI di Provinsi Lampung yang mencakup tiga daerah, yakni Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Tengah.
Kemudian, Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan berbagai program sosial dan keagamaan untuk masyarakat.
Abdul Wachid menilai kepedulian Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana terhadap masyarakat patut diapresiasi karena alokasi bantuan dari APBD dinilai sangat besar dan langsung dirasakan warga.
Menurutnya, besaran bantuan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung bahkan lebih tinggi dibandingkan sejumlah bantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui kementerian.
“Kalau dari Kementerian Agama bantuan renovasi rumah ibadah sekitar Rp25 juta, di Bandar Lampung bisa mencapai Rp100 juta sampai Rp150 juta. Ini luar biasa,” kata Abdul Wachid
Ia mengatakan anggaran daerah yang berasal dari aktivitas ekonomi, UMKM, hingga pelaku usaha telah dikembalikan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai program sosial.
Selain bantuan pembangunan rumah ibadah, Abdul Wachid juga menyoroti kepedulian Wali Kota Bandar Lampung terhadap persoalan sosial, seperti penanganan anak terlantar hingga pendampingan pengobatan anak penderita bibir sumbing.
Menurutnya, kepedulian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kunjungan kerja itu, Komisi VIII DPR RI juga menyerap sejumlah usulan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk dibawa ke tingkat pusat.
“Nanti aspirasi ini akan dibahas bersama kementerian dan lembaga mitra Komisi VIII DPR RI, seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BNPB, hingga Badan Wakaf Indonesia,” tandasnya.
