LAMPUNGONE.CO, BANDARLAMPUNG– Rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Tahun Anggaran 2020 dan penyampaian umum fraksi-fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 di Ruang Sidang Gedung DPRD Bandar Lampung berujung ricuh, Selasa (22/6/2021).
Agenda LKPj tersebut tertunda selama tiga hari lantaran empat fraksi menolak Wiyadi untuk memimpin acara LKPJ.
Empat fraksi itu, yaitu Demokrat, PAN, Gerindra, dan Golkar dengan total yang ada 29 orang.
Ali Wardana, Fraksi Partai Golkar mengatakan, paripurna ini ia dan tiga fraksi lainnya tak ingin Wiyadi memimpin karena ada pimpinan lain.
“Bukan hanya saudara Wiyadi saja yang bisa memimpin rapat ini, melainkan ada Aderly, Aep, dan Edison. Kalau pun Pak Wiyadi tetap di sini, kami juga akan paripurna di tempat lain,” ujar Ali.
Ia beralasan, sejak awal mereka tak lagi menginginkan Wiyadi sebagai pimpinan DPRD.
“Seperti saya sampaikan pada pekan lalu. Kami tak menghambat program pemerintah, justru kami ingin membangun Bandar Lampung. Kami tak akan keluar dari paripurna ini dan kami akan tetap melanjutkan dengan pimpinan yang baru,” katanya.
Senada juga Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hadi Tabrani. Ia mengatakan, ia bersama 29 anggota lainnya tetap konsisten, bahwa tak ingin dipimpin Wiyadi.
“Secara tegas kami tak ingin dipimpin saudara Wiyadi dan kami akan tunggu jawaban sekretariat seperti apa,” kata Hadi.
Prinsipnya, lanjut ia, paripurna ini harus terus tetap berjalan tapi tak ingin dipimpin Wiyadi. Karena ia sudah konsisten dari awal tak ingin lagi dipimpin Wiyadi. Bila masih dipimpin Wiyadi, 29 anggota tersebut akan keluar ruangan dan buat paripurna lainnya.
“Apapun kegiatannya kami memang sudah dari awal tetap konsisten, oleh karena itu konsisten ini dibuktikan juga pada paripurna sidak tingkat satu, pertanggung jawaban APBD 2020, dan pandangan fraksi,” ujarnya.
