LAMPUNGONE.CO, BANDARLAMPUNG– Antrean panjang terlihat sejak pagi di RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo. Ribuan honorer rela menunggu berjam-jam demi mendapatkan surat kesehatan, syarat utama agar bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
Plt Direktur RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, dr. Teti Herawati, menjelaskan jumlah honorer yang wajib mengikuti pemeriksaan ini mencapai 5.800 orang berdasarkan data BKPSDM.
“Sekitar 1.500 orang lagi yang belum menjalani tes. Kami beri waktu sampai 15 September untuk menyelesaikan tahapan ini,” kata Teti.
Pantauan di lokasi, antrean panjang terlihat sejak pagi. Honorer datang dengan berkas administrasi dan menunggu giliran diperiksa.
Salah seorang peserta, Fauzan, mengaku sudah hadir sejak pukul 09.00 WIB namun hingga sore belum mendapat giliran.
“Karena jumlahnya ribuan, antreannya panjang sekali. Tapi surat kesehatan ini wajib sebagai syarat PPPK paruh waktu,” ujarnya.
Fauzan menambahkan, kebijakan ini merupakan lanjutan dari seleksi PPPK 2024 lalu. Bagi yang tidak lolos sebagai PPPK penuh waktu, pemerintah memberi opsi menjadi PPPK paruh waktu.
“NIP tetap ada, tapi soal gaji dan tunjangan kami masih menunggu kepastian,” katanya.
Kebijakan pengangkatan honorer menjadi PPPK paruh waktu ini disambut beragam. Ada yang merasa lega karena status lebih jelas, namun sebagian masih menunggu kejelasan hak dan beban kerja.
