LAMPUNGONE.CO, BANDAR LAMPUNG – Aliansi Lampung Melawan Menggelar Demo di Kantor DPRD Provinsi Lampung dengan membawa sejumlah tuntutat mengenai Sektor Pendidikan di Provinsi Lampung, Senin (23/02/2026).
Massa Aksi berjumlah puluhan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi di Lampung, dengan menuntut perbaikan kualitas pendidikan di lampung diantaranya :
1. Menjadikan Pendidikan sebagai Prioritas Utama Kebijakan Negara.
2. Mewujudkan Pendidikan Gratis.
3. Menambah Anggaran Pendidikan.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer.
5. Memindahkan Siswa SMA Siger ke sekolah yang memiliki legalitas dengan jaminan beasiswa.
6. Mendorong Regulasi pajak progresif untuk dialokasikan sebagai anggaran pendidikan.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menjelaskan bahwa kewenangan pendidikan terbagai menjadi antara kabupaten/kota dan provinsi.
“Kewenangan pendidikan ini terbagai menjadi dua, SD dan SMP ini di Kabupaten/Kota, sedangkan SMA/SMK di Provinsi. Beberapa poin tuntutan sudah kami laksanakan sejak tahun lalu,” ujar Giri.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung telah menambahkan anggaran pendidikan sebear RP. 120 Miliar. Hal ini digunakan sebagai untuk menghapus uang komite bulanan di SMA dan SMK Negeri.
“Prioritas pendidikan menjadi prioritas program pemerintah provinsi. Apa buktinya bahwa porsi anggaran pendidikan ini ada penambahan 120 miliar, sehingga membantu teman-teman tidak ada lagi namanya iuran bulanan untuk SMA dan SMK. Ini jadi prioritas,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, melalui dorongan teman-teman mahasiswa menjadikan semangat dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang saat ini masih perlu ditingkatkan.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan , menyembut tuntutan mahasiswa merupakan sejalan dengan suasana kebatinan yang selama ini dirasakan oleh pihaknya.
“Apa yang disampaikan adik-adik menjadi prioritas kami dari Komisi V, seperti sekolah gratis sudah direalisasikan dengan menghapus uang komite , khusunya untuk sa dan smk negeri, kita sudah sampaikan dua kali kita panggil Pak Dinas Pendidikan berserta jajaran agar supaya anggaran pendidikan bisa dievaluasi kembali dengan anggaran yang akan kita bahas di tahun ini,” jelasnya.
Ia menambahakan, mengenai kesejahteraan guru Honorer, pihaknya terus memperjuangkan peningkatan honor. “Saya merasakan sendiri di daerah saya guru honor hanya di gaji 200 ribu dan harus nyebrang laut dengan taruhan nyawa sehingga saya bilang ke pak kadis untuk tolong dipertimbangkan ini semua,” ujarnya.
Yanuar menegaskan anggaran pendidikan masih dalam pembahasan untuk 2026, agar infrastruktur dan pendidikan seimbang. Dalam hal ini untuk terus meningkatkan dengan ide-ide, gagasan-gagasan untuk kepentingan semua.
Menanggapi SMA Siger, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa pihaknya menolak memberikan rekomendasi izin operasional untuk SMA Siger karena belum lengkapnya persyaratan.
“Kami menolak tegas memberikan izin operasional SMA Siger apabila syarat-syaratnya belum dipenuhi,” tegasnya.
Ia menambahakan terdapat 104 siswa yang telah terdaftar dan untuk itu pemerintah telah menyiapkan solusi pemindahan ke sekolah lain agar hak siswa tidak dirugikan.
“Kami minta kepada yayasan sebelum penerimaan siswa baru untuk segera dipindahkan. Kemarin kami berikan dua opsi sekolah untuk mereka bisa dipindahkan tetapi yayasan meminta khusus karena mereka sudah menunjuk salah satu sekolah yang akan segera dipindahkan. Nanti ke depan akan kita kontrol, akan kita evaluasi dan akan kita berikan teguran kalau dalam waktu sampai nanti penerimaan baru, penerimaan siswa baru belum dilaksanakan,” ungkapnya.
Selain itu, Dinas Pendidikan memastikan seluruh guru Honorer telah diangkat menjadi PPPK penuh waktu maupun paruh waktu. Guru Paruh waktu kini menerima gaji RP. 2,4 jt per bulan, sementara tenaga teknis seperti satpam menerima Rp. 1,5 juta per bulan.
