LAMPUNGONE.CO, BANDAR LAMPUNG- Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, meminta agar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pimpinan/kepala daerah memanfaatkan APBD dan APBN dapat secara cermat, efektif, dan tepat sasaran dengan tata kelola yang baik untuk kepentingan rakyat.
Gubernur Lampung meminta hal itu dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 di Balroom Hotel Novotel, Rabu (1/12).
Menurut gubernur, percepatan realisasi belanja pemerintah masa pandemi menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Total belanja negara tahun 2022 adalah Rp2.714,2 triliun. Dari jumlah itu, Rp945,8 triliun akan dialokasikan kepada 82 kementerian/lembaga.
Sedangkan TKDD tahun 2022 dialokasikan Rp769,6 triliun, diarahkan untuk peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan TKDD, kualitas SDM pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik daerah. Dana Desa akan dioptimalkan sebagai instrumen pemulihan ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
Untuk Provinsi Lampung sendiri, Alokasi belanja K/L Rp8,36 triliun (sekitar 28,40 persen) yang akan dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 468 satuan kerja (satker).
Sedangkan Alokasi Transfer Ke Daerah dianggarkan Rp21,07 triliun meliputi DBH Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.
Arinal mengajak para KPA dan semua pihak yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dapat menjaga amanah dengan baik.
“Jajaran pemerintah harus membuktikan dapat bekerja cepat, responsif, dan bertanggungjawab terhadap segala permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara kita,” ujarnya.
*********Dukung Kebijakan Nasional
Dalam konteks pembangunan nasional, Arinal berkomitmen Pemerintah Provinsi Lampung serta kabupaten dan kota akan mendukung dan bersinergi dengan kebijakan nasional.
“Saya berharap program-program pusat dan daerah menjadi daya ungkit dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi saat ini,” katanya.
Ia berpendapat keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi tahun 2022.
Ia juga menyampaikan target indikator makro pembangunan daerah tahun 2022 untuk Provinsi Lampung, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung diharapkan akan membaik dan diproyeksikan tumbuh 4,3 sampai 5,3 persen.
Kedua, tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran 4 sampai 4,7 persen. Ketiga, persentase penduduk miskin pada kisaran 11,4 sampai 12,05 persen.
Keempat, tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,32 sampai 0,33 persen dan terakhir Indeks Pembangunan Manusia diharapkan mencapai 70 71,49 atau masuk kategori tinggi.
Ia berharap agar jajaran KPA dan pimpinan/kepala daerah di Provinsi Lampung, hendaknya menggunakan DIPA dan TKDD 2022 dengan baik, sehingga bemanfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan semangat persatuan, harapan kita menjaga kesehatan bersama dapat terwujud dan perekonomian bangkit kembali,” ujarnya.
Saat ini, kata Arinal, menjaga keseimbangan supply dan demand sangat penting. Ini agar saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru tak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga, khususnya beberapa bahan pokok di pasaran.
Gubernur meminta para bupati dan wali kota betul-betul memperhatikan data di wilayah masing-masing. Karena data valid dibutuhkan untuk mengambil kebijakan dan melaksanakan program tepat.
“Untuk itu, optimalkan Pusat Informasi Harga Strategis, serta lakukan pemantauan langsung ke lapangan guna memastikan ketersediaan stok pangan baik milik pemerintah maupun pelaku usaha,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Lampung sendiri akan berupaya untuk keterjangkauan harga pasar seperti operasi pasar, pasar murah dan inspeksi pasar di beberapa titik lokasi di Provinsi Lampung.
Sementara untuk kelancaran distribusi, menurutnya perlu kerja sama para pihak terkait agar pengiriman pasokan bahan pangan tak terganggu, termasuk penyaluran BBM dan elpiji subsidi dan non-subsidi kepada masyarakat, serta penanganan jalan dan pengendalian arus kendaraan.
“Dengan semangat persatuan, harapan kita menjaga kesehatan bersama dapat terwujud dan perekonomian bangkit kembali,” ujar Arinal.
