LAMPUNGONE.CO, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan capaian pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025 dalam kegiatan Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung 2025 yang digelar di Mahan Agung, Minggu (28/12/2025).
Gubernur menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela yang difokuskan pada kerja nyata dan penataan fondasi pembangunan.
“Tahun 2025 ini adalah tahun awal. Bukan capaian pribadi gubernur atau wakil gubernur, tetapi kerja bersama Pemerintah Provinsi Lampung yang perlu disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.
Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kelautan. Namun, potensi tersebut selama ini belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat.
Ia menambahkan, bahwa nilai komoditas Lampung mencapai sekitar Rp140 triliun per tahun. Namun, sebagian besar masih keluar daerah dalam bentuk bahan mentah sehingga perputaran ekonomi di dalam provinsi menjadi terbatas.
“Kita kaya komoditas, tapi uangnya banyak keluar. Inilah masalah mendasar Lampung, capital outflow,” ujar Gubernur.
Total produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung yang mencapai Rp483 triliun, jika dibagi rata per kapita seharusnya masyarakat memperoleh pendapatan sekitar Rp4 juta per bulan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan angka kemiskinan masih sekitar 10 persen dan indeks pembangunan manusia (IPM) masih relatif rendah.
Karena itu, tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun penataan dan penguatan pondasi pembangunan dengan fokus utama pada akses, konektivitas, dan pemerataan.
● Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas.
Salah satu kebijakan utama yang disoroti adalah pembangunan infrastruktur jalan. Melalui program BMBK, Pemprov Lampung melakukan rekonstruksi, rehabilitasi, dan pelebaran pada 52 ruas jalan provinsi dengan total panjang 66,209 kilometer.
Sebanyak 21 jembatan dibangun dan direhabilitasi dengan total panjang 451,36 meter. Berdasarkan survei November 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat 1,71 persen menjadi 79,79 persen. Pada saat yang sama, tingkat degradasi jalan berhasil ditekan dari 4 persen menjadi 2,25 persen.
“Jalan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga aktivitas sosial. Orang ke sekolah, ke pasar, ke tempat ibadah, itu semua butuh jalan yang layak,” ujar Gubernur.
Gubernur menargetkan pada 2027–2028, sekitar 90 persen jalan provinsi berada dalam kondisi mantap, dengan mayoritas menggunakan konstruksi beton untuk menopang angkutan hasil pertanian.
●Konektivitas Darat, Laut, dan Udara.
Pembangunan infrastruktur diperkuat
dengan peningkatan konektivitas. Di jalur laut, lintasan Bakauheni–Merak tetap menjadi urat nadi nasional dengan pergerakan penumpang dan kendaraan yang tinggi.
Untuk mendukung kelancaran arus, terutama pada masa Natal dan Tahun Baru, sebanyak 47 kapal disiapkan untuk melayani penyeberangan. Armada ini dioperasikan BUMD Provinsi Lampung bersama mitra operator.
Di sektor udara, Pemprov Lampung memperkuat Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional sekaligus merealisasikan reaktivasi Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan.
● Desa Kumaju dan Penguatan Ekonomi Rakyat.
Pemerintah Provinsi Lampung mengusung Desa Kumaju sebagai program unggulan penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal.
Program ini mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, hingga UMKM. Sepanjang 2025, sebanyak 500 unit pusat produksi pupuk organik cair dibangun di desa-desa.
Program tersebut menjangkau lebih dari 190.000 petani di lahan seluas 175.788 hektar, dengan dampak sosial mencapai 477.000 jiwa. Ketergantungan pupuk kimia berhasil ditekan hingga 30 persen dan produktivitas meningkat sekitar 25 persen.
Pemprov Lampung membangun 34 unit bed dryer di 34 desa. Setiap unit mampu mengeringkan hingga 200 ton padi dan 300 ton singkong per bulan, sekaligus menekan kehilangan hasil panen hingga 7 persen.
● Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga.
Pemprov Lampung juga memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pemantauan harga dilakukan rutin di 15 kabupaten/kota dan menjadi dasar kebijakan intervensi pasar.
Operasi pasar murah digelar menjelang hari besar keagamaan nasional untuk menjaga pasokan dan melindungi daya beli masyarakat. Hasilnya, hingga akhir Desember 2025 inflasi Lampung berada pada level terkendali dan termasuk terendah secara nasional.
● Di bidang pendidikan, Pemprov Lampung membebaskan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).
Selain itu, Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025–2026 di tiga lokasi rintisan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Program ini dirancang berasrama dengan pendanaan dari APBN.
Pemprov Lampung juga menjalankan program Kelas Migran Vokasi untuk menyiapkan lulusan SMA dan SMK bekerja di luar negeri, khususnya Jepang. Sebanyak 137 siswa mengikuti program ini pada 2025.
Lebih dari 23.000 ijazah siswa yang sempat tertahan di sekolah negeri dan swasta berhasil dibebaskan, membuka akses mereka ke dunia kerja dan pendidikan lanjutan.
● Layanan Kesehatan dan Transformasi Digital
Di sektor kesehatan, berbagai inovasi layanan diluncurkan, seperti Klinik Berhenti Merokok, Klinik Nyeri dan Paliatif, serta layanan shuttle bus lamban tupak puaghi.
Upaya pengendalian tuberkulosis diperkuat melalui pendekatan Active Case Finding. Hingga 19 Desember 2025, capaian penemuan kasus TBC mencapai 60 persen dari target.
Pemprov Lampung juga meresmikan RSUD Mohammad Thohir di Kabupaten Pesisir Barat sebagai rumah sakit rujukan tipe C untuk wilayah terluar Lampung.
Transformasi pelayanan publik diwujudkan melalui peluncuran aplikasi super app “Lampung In” pada 15 Juni 2025. Hingga Desember 2025, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 14.000 kali dan menampung 588 laporan masyarakat.
● Tahun Awal Menuju Perubahan
Gubernur menegaskan, tahun pertama kepemimpinannya bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang arah pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
“Kami memilih bergerak, menata fondasi, dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Gubernur menutup paparannya dengan menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk terus memperkuat sinergi pusat dan daerah demi mewujudkan Lampung yang lebih maju, adil, dan berdaya saing.
