LAMPUNGONE.CO, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Pembahasan Revisi Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rapat ini bertujuan untuk menghadapi tantangan ekonomi, terutama terkait dengan dampak ressesi pada pendapatan dan belanja daerah. Rabu (24/12/2025).
Sekertaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada tahun ini masih berada di tengah-tengah dalam peringkat provinsi lain, ada waktu yang cukup untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang belum terealisasi.
“Alhamdulillah, meskipun tantangan besar, kita berada di posisi 10 besar provinsi yang baik dalam melaksanakan resesi belanja,” ujar Marindo.
Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri turut memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang pelu diambil oleh Pemerintah Provinsi dalam menjaga kestabilan keuangan Daerah.
Marindo menambahkan, bahwa Provinsi Lampung berada di peringkat ke-4 di antara 4 provinsi dengan posisi kas yang sangat terbatas. Hal ini menjadi yang menjadi perhatian.
“Ini berpengaruh langsung pada kemampuan kita untuk merealisasikan belanja daerah sesuai dengan rencana yang telah disusun,” tuturnya.
Marindo juga menyampaikan bahwa belanja yang telah menjadi tagihan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja lainnya akan segera direalisasikan, dengan harapan agar tidak ada yang tertunda.
”Kami akan menyesuaikan kembali dengan kondisi pendapatan daerah yang ada, dan berharap di akhir tahun ini pendapatan kita bisa terealisasi dengan baik, sehingga belanja-belanja dapat segera terealisasi,” tambahnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, yang juga hadir dalam rapat tersebut, menjelaskan mengenai serapan anggaran.
“Setiap pendapatan yang masuk pada hari itu, langsung disalurkan untuk tagihan-tagihan belanja yang sudah siap. Jadi, kas daerah memang sangat minim, karena apa yang masuk langsung keluar,” ujar Nurul.
Dalam hal ini, serapan anggaran untuk belanja dan pendapatan di Provinsi Lampung saat ini tercatat pada angka sekitar 83,5% yang menunjukan kinerja positif meski kondisi kas daerah masih sangat terbatas.
“Pendapatan dan belanja kami memang tipis, jadi persentasenya hampir sama. Semua berjalan dinamis dan terus bergerak setiap saat,” ujar Nurul.
Pemerintah Provinsi Lampung terus berharap dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dan merealisasikan belanja sesuai dengna kebutuhan masyarakat, dengan memastikan kestabilan keuangan daerah di tengah tantangan ekonomi global.
