LAMPUNGONE.CO, BANDARLAMPUNG-
Lonjakan kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Kota Bandar Lampung mendapat perhatian serius dari DPRD setempat. Komisi IV menilai kondisi tersebut sebagai sinyal bahaya yang mengharuskan pemerintah kota mengambil langkah penanganan yang lebih terarah dan menyeluruh.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan bahwa meningkatnya kasus HIV tidak boleh dianggap sebagai situasi normal. Ia meminta pemerintah daerah segera memperkuat tata kelola kesehatan masyarakat.
“Ini bukan sekadar angka statistik. Kenaikan kasus HIV adalah alarm keras yang harus dijawab dengan kebijakan luar biasa,” kata Asroni, Minggu (22/02).
Menurutnya, penanganan HIV/AIDS tidak bisa mengandalkan pola kerja rutinitas atau kegiatan seremonial. Ia menekankan perlunya strategi pencegahan yang lebih kuat, perluasan layanan deteksi dini, serta jaminan keberlanjutan terapi antiretroviral (ARV) bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Asroni menyebut penanganan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Tidak hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga bidang pendidikan, sosial, kepemudaan, hingga program berbasis komunitas.
Komisi IV, lanjut dia, akan memperketat fungsi pengawasan terhadap implementasi program pengendalian HIV/AIDS, termasuk memastikan anggaran kesehatan digunakan lebih efektif dan kebijakan daerah disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam penanganan ODHA.
“Kita perlu kebijakan yang tegas, tetapi tetap memanusiakan ODHA. Negara hadir untuk melindungi, bukan memberi stigma,” ujarnya.
DPRD berharap masyarakat dapat meningkatkan pemahaman terkait HIV/AIDS dan lebih aktif dalam upaya pencegahan. Langkah ini dinilai penting untuk menekan dampak sosial dan ekonomi yang berpotensi muncul akibat tingginya kasus di masa mendatang.
